Sosialisasi Produk Hukum Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Pangandaran, Bawaslu Kabupaten Pangandaran selenggarakan sosialisasi produk hukum perbawaslu penanganan pelanggaran pemilihan dan pengawasan di masa covid-19 pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pangandaran tahun 2020, selasa (01/09/2020)

Acara dihadiri oleh partai politik, bem universitas, kpp provinsi, apdesi, forum BPD, serta organisasi yang ada di kabupaten pangandaran.

Masyarakat penting mengetahui Regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dimasa pandemic Covid-19.

Tujuanya semua elemen mengetahui Dasar Hukum Penanganan Pelanggaran dan Pengawasan Pemilihan di masa covid-19 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
Meningkatkan pemahaman Masyarakat, Pemantau Pemilihan dan Partai politik sebagai pengusung calon dalam pemilihan kepala daerah, serta tersampaikannya Produk-produk Hukum Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Kordiv HPP Bapak Nur Sayeful menyampaikan " sosialisasi ini merupakan suatu hal yang tentunya hasil dari kegiatan akan menjadi efek domino dalam lingkungan masyarakat nanti", ucapnya

" regulasi dan produk hukum menjadi hal yang harus diketahui dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020", tambahnya

Kordiv hukum Bawaslu Provinsi Jawa barat H yusup kurnia dalam sambutan nya mengatakan " setiap peraturan perundang-undangan berdasar fiksi hukum sipatnya mengikat", ujarnya

Seperti diketahui pilkada di provinsi jawa barat ada 8 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan.

Kewenangan pengawas pemilu itu bisa menghidupkan hal-hal sengketa yang dilakukan kekeliruan KPU.

H yusup kurnia berpesan, dimasa pandemi covid-19 ini semua tahapan pilkada diharapkan menerapkan protokol kesehatan.

Humas Bawaslu Kab Pangandaran