Tingkatkan Kapasitas SDM, Bawaslu Pangandaran Gelar POKASI Bahas Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran

Pangandaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran terus berkomitmen meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu. Langkah ini diwujudkan melalui gelaran kegiatan Pojok Kajian Demokrasi (Pokasi) dengan tema “Penegakan Keadilan Pemilu: Hukum Acara dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran” yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran Pimpinan serta staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran guna memperdalam kesiapan teknis dalam menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan mendatang.

Saat membuka acara, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, menegaskan bahwa penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di internal sekretariat merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, pemahaman yang matang mengenai hukum acara penanganan pelanggaran adalah pilar utama dalam menjaga marwah demokrasi.

"Pemahaman yang baik terhadap hukum acara penanganan pelanggaran menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas demokrasi. Kita harus memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan presisi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa ketepatan prosedur dalam menangani setiap laporan atau temuan pelanggaran adalah kunci utama Bawaslu dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, seluruh jajaran diwajibkan untuk menguasai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang berlaku secara komprehensif.

"Penegakan mekanisme yang tepat prosedur merupakan kunci keberhasilan Bawaslu dalam menjaga integritas, kepastian hukum, dan keadilan Pemilu," pungkasnya di akhir sambutan.

Melalui kegiatan POKASI ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu Kabupaten Pangandaran memiliki kesamaan visi, mentalitas yang kuat, serta penguasaan regulasi yang matang demi terciptanya pemilu yang bersih, berintegritas, dan terpercaya.