Bawaslu Pangandaran Resmikan Mediation Clinic, Perkuat Layanan Konsultasi dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Pangandaran – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran resmi meluncurkan layanan Mediation Clinic sebagai salah satu upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan langkah pencegahan dalam bidang kepemiluan.

Peluncuran Mediation Clinic tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Bawaslu Republik Indonesia yang diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyediakan ruang konsultasi bagi masyarakat terkait regulasi dan berbagai persoalan kepemiluan. (11/11/2026)

Dalam sambutannya, Gaga Abdillah Sihab menyampaikan bahwa pembentukan Mediation Clinic telah direncanakan sejak jauh-jauh hari dan merupakan program Bawaslu RI yang diturunkan untuk dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

Menurutnya, layanan ini dirancang dengan mengedepankan pola identifikasi dan analisis terhadap setiap persoalan yang disampaikan masyarakat. Dengan demikian, staf yang bertugas dapat memberikan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Ia mengibaratkan mekanisme pelayanan Mediation Clinic seperti sistem pelayanan di rumah sakit. Setiap masyarakat yang datang perlu terlebih dahulu didiagnosis atau diidentifikasi persoalannya sebelum mendapatkan penanganan maupun solusi yang tepat.

Gaga juga berharap ruang Mediation Clinic dapat menjadi tempat konsultasi yang terbuka, nyaman, dan komunikatif sehingga masyarakat semakin leluasa menyampaikan berbagai persoalan terkait kepemiluan.

Sementara itu, Ade Ajat Sudrajat menyampaikan bahwa peresmian Mediation Clinic diharapkan dapat membawa semangat baru bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Ia juga menyampaikan harapannya agar kehadiran layanan tersebut semakin mendorong semangat jajaran Bawaslu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Mediation Clinic merupakan salah satu bentuk konkret upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu melalui penyediaan layanan konsultasi regulasi kepemiluan.

Menurut Iwan, keberadaan layanan ini perlu ditindaklanjuti dengan persiapan yang matang agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari aspek teknis pelaksanaan, mekanisme pelayanan, hingga strategi sosialisasi kepada masyarakat perlu diperhatikan agar Mediation Clinic benar-benar hadir sebagai ruang konsultasi yang mudah diakses.

Ia berharap Mediation Clinic dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan yang efektif sekaligus memperluas jangkauan pelayanan Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) tentang Pembentukan Tim Layanan Mediation Clinic Bawaslu Kabupaten Pangandaran oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Karsim.

Pembacaan SK tersebut menjadi bentuk penguatan kelembagaan sekaligus penegasan tugas dan tanggung jawab tim dalam mengoperasikan layanan Mediation Clinic.

Melalui peluncuran layanan ini, Bawaslu Kabupaten Pangandaran berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kepemiluan yang responsif, komunikatif, dan mudah diakses masyarakat. Mediation Clinic diharapkan tidak hanya menjadi ruang konsultasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pencegahan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap regulasi kepemiluan.