Bawaslu Evaluasi IKP 2024, Fokus Perkuat Langkah Mitigasi Kerawanan di Daerah

Jakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mendorong penguatan kerja sama dengan berbagai stakeholder kunci, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini dinilai krusial untuk saling berbagi data dan analisis terkait peta keamanan nasional guna mengantisipasi serta memitigasi potensi gangguan sejak dini.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa komunikasi intensif dan keterbukaan pertukaran informasi antar-instansi merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilu dan pilkada berlangsung.

"Keterbukaan pertukaran data dan analisis potensi kerawanan merupakan kunci utama untuk mengantisipasi serta memitigasi gangguan keamanan sejak dini," tegas Rahmat Bagja saat membuka kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Jakarta, Selasa malam (28/7/2026).

Bagja meminta seluruh jajaran pengawas pemilu, khususnya Divisi Pencegahan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk terlibat aktif dan mengikuti evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, jajaran di daerah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi riil di lapangan.

"Seluruh jajaran Bawaslu harus bisa mengantisipasi potensi masalah, serta merumuskan langkah mitigasi kerawanan di daerahnya masing-masing," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu, Roy Maryuna Siagian, menjelaskan bahwa evaluasi IKP 2024 diselenggarakan tidak hanya untuk meninjau pelaksanaan yang telah berjalan, tetapi juga untuk memperkuat instrumen tersebut di masa depan.

Forum ini dirancang sebagai wadah bersama dalam menghimpun berbagai perspektif guna menyempurnakan konsep, metodologi, tata kelola data, hingga arah pengembangan IKP ke depan.

"Evaluasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus melakukan penyempurnaan melalui pendekatan continuous improvement, sehingga IKP semakin akurat, kredibel, dan relevan sebagai instrumen pengawasan berbasis risiko," jelas Roy.