Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kembali Raih Predikat WTP dari BPK atas Laporan Keuangan 2025

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Auditorium BPK, Selasa (28/7/2026).

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) bersama Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Auditorium BPK, Selasa (28/7/2026).

Jakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Bawaslu sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung di Auditorium BPK RI, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menerima langsung laporan tersebut dengan didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait dan Inspektur Utama Rini Wartini.

Capaian opini WTP ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara di lingkungan Bawaslu telah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain predikat WTP, Bawaslu juga mencatatkan sejumlah capaian penting dalam penguatan tata kelola kelembagaan. Di antaranya meliputi penyampaian laporan keuangan tepat waktu, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran beserta capaian output, hingga keberhasilan mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif. Dari sisi kinerja substantif, Bawaslu juga mencatat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Atas capaian tersebut, BPK menyampaikan apresiasinya kepada kementerian dan lembaga yang terus menunjukkan upaya nyata dalam menjaga tata kelola keuangan publik. Bawaslu pun berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja positif ini guna memperkuat akuntabilitas lembaga dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Editor : Lisna Trisnawati

Foto : BPK RI