Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Pangandaran Audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Bahas Pengawasan Partisipatif Nelayan

audiensi

Bawaslu Kabupaten Pangandaran melaksanakan koordinasi dan audiensi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat nelayan di Kabupaten Pangandaran (11/05)

Bawaslu Kabupaten Pangandaran melaksanakan koordinasi dan audiensi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat nelayan di Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh kerja sama yang tengah dibangun antara Bawaslu dengan Rukun Nelayan sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi dan kepemiluan.

Audiensi dilaksanakan bersama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, Bapak Wagiso, beserta jajaran terkait. Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait penguatan pengawasan partisipatif di wilayah pesisir.

Bawaslu Kabupaten Pangandaran menyampaikan bahwa masyarakat nelayan memiliki posisi strategis dalam mendukung pengawasan partisipatif, mengingat komunitas nelayan merupakan bagian penting dari elemen masyarakat yang tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Pangandaran.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan akan terbangun kolaborasi yang lebih kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu dan pemilihan yang demokratis, jujur, dan berintegritas.

Selain membahas pelaksanaan MoU, pertemuan juga membicarakan langkah-langkah sinergi yang dapat dilakukan ke depan, seperti sosialisasi pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi bagi komunitas nelayan, serta penguatan komunikasi antara Bawaslu dan kelompok masyarakat pesisir.

Bawaslu Kabupaten Pangandaran berharap keterlibatan masyarakat nelayan dapat menjadi bagian dari penguatan demokrasi di daerah serta mampu mendorong terciptanya pengawasan yang aktif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Humas Bawaslu Pangandaran