Bawaslu Pangandaran Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Ormas dan OKP
|
Parigi, Bawaslu Kabupaten Pangandaran elar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi OKP dan OMS pada Pillkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 di Pangandaran, Sabtu (03/10/2020)
Kegiatan Sosialisasi ini Dihadiri oleh OKP dan OMS Se-Kabupaten Pangandaran.
Peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Ormas Dan OKP
Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan memaparkan "Kekhawitaran bersama adalah dengan adanya pilkada menjadi cluster baru, makanya kemaren ormas NU dan Muhammadiyah memberikan rekomendasi untuk menunda Pilkada 2020", katanya
"Harapan Kami para peserta Sosialisasi dapat mengerti bagaimana pengawas partisipatif dapat berperan, Saat ini Bawaslu Kabupaten Pangandaran sedang melakukan optimalisasi pencegahan-pencegahan termasuk kegiatan kita ini", tambahnya
Pada masa kampanye belum ada pelanggaran terkait peanggaran pemilihan akan tetapi kami diberi kewenangan lebih untuk mengawasi pelanggaran pencegahan covid.
Terdapat 2 pelanggaran administratif terkait pelanggaran pencegahan covid ( jaga Jarak) kemudian jajaran pengawas memberikan teguran tertulis.
"Dalam segala penanganan pelanggaran kami, Bawaslu hanya bisa merekomendasikan tidak bisa memutuskan", tutupnya
Animo masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran ke bawaslu masih rendah dikarenakan banyak yang takut akan intimidasi padahal Bawaslu akan merahasiakan identitas pelapor.
Sementara itu Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sutarno Mengatakan "Bawaslu sebagai lembaga Negara diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengawasi pemilihan",
"Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan-pencegahan, Harapan dari giat ini para peserta dapat menyampaikan kepada keluarga dan lingkunganya terkat pesan-pesan pengawasan", Pungkasnya (VQ)
