Bawaslu Pangandaran Jalin Kerjasama dengan Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran

Bawaslu Kabupaten Pangandaran melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran, bertempat di Kantor Dinas KBP3A Pangandaran, Parigi. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan meningkatkan pemahaman masyarakat (Perempuan) terkait kepemiluan.

Ketua Bawaslu Pangandaran, Iwan Yudiawan, menyampaikan bahwa sinergitas dengan berbagai pihak sangat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di daerah.

“Kita membutuhkan sinergitas dengan semua pihak, termasuk Dinas KBP3A. Mereka memiliki basis kader hingga tingkat akar rumput-kader KB, kader Posyandu-yang sangat strategis untuk pengawasan kepemiluan. Setelah pembahasan isi MoU, hari ini kita lakukan penandatanganan sebagai bentuk komitmen bersama" ujarnya.

Iwan menambahkan bahwa dalam pengalaman pengawasan Pilkada sebelumnya, banyak kasus yang melibatkan unsur perempuan karena kurangnya pemahaman tentang aturan kepemiluan.

“Pidana pemilu bisa berlanjut hingga penyidikan. Pada pilkada kemarin, banyak terjadi saling lapor antar anggota keluarga—ibu dan anak, suami dan istri—karena ketidaktahuan. Edukasi ini menjadi penting,” jelasnya.

Anggota Bawaslu Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat, menjelaskan bahwa terdapat dua poin utama dalam MoU tersebut.

“Inti MoU ini ada dua hal: penguatan kerja sama dalam pengawasan PDPB, serta dukungan program pendidikan demokrasi. Kami juga menyediakan format data yang nanti akan kami kirimkan sebagai bagian dari kolaborasi teknis,” ungkapnya.

Ade juga menyoroti hasil evaluasi pengawasan sebelumnya, di mana salah satu kelompok yang paling rentan terpapar politik uang adalah perempuan.

“Dari evaluasi kemarin, banyak perempuan yang terpapar politik uang. Karena itu sektor ini harus diperkuat, dan kerja sama dengan KBP3A menjadi sangat relevan,”lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran menyambut baik kerja sama ini.

“Ini adalah langkah awal untuk terus mengawal pemilu. Salah satu ikhtiar kita bersama adalah memperkuat pemahaman masyarakat dan memastikan partisipasi yang sehat melalui penandatanganan MoU ini,” ujarnya.

Dengan adanya MoU ini, Bawaslu dan Dinas KBP3A berkomitmen untuk membangun kolaborasi yang lebih intensif dalam edukasi kepemiluan, pencegahan pelanggaran, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan keluarga.