Bawaslu RI: Pendidikan Pengawasan Partisipatif adalah Investasi Demokrasi Jangka Panjang

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa Pendidikan Pengawasan Partisipatif  merupakan bagian dari program prioritas nasional yang menjadi titik awal penguatan demokrasi dari akar rumput. Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara, Senin malam (7/7).

Dalam sambutannya, Lolly menyampaikan bahwa pekerjaan Bawaslu tidak hanya berlangsung saat tahapan pemilu. Justru di masa non-tahapan seperti sekarang inilah, Bawaslu memiliki ruang strategis untuk melakukan pembinaan, pendidikan politik, serta membangun kesadaran kritis masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu.

“Masa non-tahapan adalah saat Bawaslu menanam dan menyirami, yaitu menanamkan kesadaran bahwa demokrasi adalah milik rakyat, dan pemilu adalah tanggung jawab bersama,”ujar Lolly.

Ia juga menekankan bahwa peserta dalam pendidikan ini bukan sekadar objek program, melainkan subjek atau aktor perubahan, yang diharapkan menjadi penggerak pengawasan partisipatif di lingkungannya masing-masing.

Lebih lanjut, Lolly juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu dan Pilkada yang telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Namun menurutnya, keputusan tersebut bisa menjadi bahan refleksi penting bagi semua pihak, khususnya Bawaslu, untuk meninjau kembali kualitas demokrasi elektoral yang telah dijalankan.

“Apakah Pemilu 2024 kemarin berjalan kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Pertanyaan itu penting untuk kita refleksikan bersama, agar pemilu ke depan bisa lebih berintegritas dan partisipatif,” tegasnya.

Bawaslu RI memandang bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya upaya teknis, tetapi merupakan bentuk keberlanjutan demokrasi substansial. Melalui pendidikan ini, masyarakat diajak untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga pengawas aktif demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Kegiatan yang digelar di Provinsi Sumatera Utara ini juga mendapat dukungan penuh dari Bawaslu Provinsi dan Pemerintah Daerah, sebagai langkah konkret dalam membangun sinergi kelembagaan dan masyarakat sipil menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2029.