Pokasi Kehumasan: Bawaslu Pangandaran Dorong Humas Jadi Garda Depan Citra Lembaga

Pangandaran – Bawaslu Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan kegiatan Pojok Kajian Demokrasi (Pokasi) dengan fokus pada peran kehumasan sebagai wajah lembaga. Pokasi ini digelar sebagai bagian dari komitmen Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menguatkan fungsi komunikasi publik di masa non-tahapan Pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, menegaskan bahwa Pokasi bukan hanya seremonial, melainkan ruang peningkatan kapasitas internal Bawaslu. “Salah satu tujuan Pokasi adalah meningkatkan kapasitas SDM di Bawaslu Pangandaran. Kami berharap kehumasan dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang bagaimana Bawaslu hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan mutu demokrasi di Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zaki Muhammad Zam Zam, Ia menilai kegiatan ini sebagai implementasi nyata arahan Bawaslu. “Kami apresiasi terhadap kegiatan ini. Inilah saatnya Bawaslu menunjukkan bahwa pasca Pemilu, lembaga tetap eksis, tidak hanya pada tahapan pemilu dan pemilihan. Persepsi publik secara keseluruhan sangat bergantung pada peran humas dalam menghidupkan citra baik lembaga yang dapat diterima masyarakat,” ujarnya.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Pangandaran, Karsim, S.A.P, menambahkan bahwa kehumasan merupakan jantung lembaga. “Humas adalah agen pengawasan sekaligus garda depan yang menjaga citra Bawaslu. Dengan komunikasi publik yang baik, Bawaslu akan semakin dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Sebagai narasumber, Galih Avomegi, S.E., M.M (Kasubag Protokol Pimpinan Setda Kabupaten Pangandaran) menyampaikan pentingnya implementasi nyata Pokasi di internal Bawaslu.

Dalam closing statement-nya, Galih mengapresiasi undangan Bawaslu Pangandaran serta berharap silaturahmi dan kolaborasi antara Setda dan Bawaslu dapat terus terjalin dengan baik.

Melalui Pokasi Kehumasan ini, Bawaslu Pangandaran menegaskan komitmennya menjadikan humas sebagai garda depan citra lembaga, sekaligus instrumen strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.