Bawaslu Pangandaran Ikuti Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengikuti kegiatan Rapat Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan profesionalitas jajaran pengawas pemilu, serta mempersiapkan pelaksanaan tugas pengawasan menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, S.E.I., M.H., menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun peserta pemilu. Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalitas kerja serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas menjadi hal penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan instruksi kelembagaan dapat dilaksanakan secara optimal.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam, S.Psi., M.M.Pd., menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Bawaslu masih sangat dibutuhkan dalam menjaga integritas pemilu, mengingat potensi pelanggaran serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota DKPP RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., yang menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan etika penyelenggara pemilu. Selain itu, materi juga disampaikan oleh perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat, Wahyu Wijaya, terkait peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas demokrasi lokal, serta Komisioner KPID Jawa Barat, Dr. Hj. Dede Kania, S.H.I., S.Psi., M.H., yang membahas kompleksitas pengawasan pemilu serentak, mitigasi risiko hukum, dan pentingnya kolaborasi antarlembaga.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas kelembagaan, memperkuat integritas dan profesionalitas jajaran, serta membangun koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Penguatan tersebut menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan pengawasan Pemilu 2029 sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.