Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengikuti Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025

Pangandaran, 11 Juni 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menggelar kegiatan Rapat Sosialiasasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2025 sebagai upaya penguatan transparansi lembaga di seluruh tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik, terutama menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2027. Dalam arahannya, Tenaga Ahli Bawaslu RI menyampaikan pentingnya menjaga semangat inovasi dan transparansi, meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

"Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk tidak transparan. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat inovasi dalam pelayanan informasi kepada publik," tegasnya.

Selain itu, ditegaskan bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus tetap berjalan, bahkan di luar masa tahapan Pemilu atau Pilkada. Para CPNS yang baru bergabung juga diharapkan dapat segera mengambil peran aktif dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan kerja masing-masing.

Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu RI, Henry Dwi Prastowo, menjelaskan bahwa kegiatan Monev tahun ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

"Kami menargetkan seluruh jajaran Bawaslu, dari pusat hingga daerah, dapat siap secara sistem dan SDM untuk menyambut tahapan Pemilu 2027, yang secara regulasi belum berubah," ujarnya.

Henry menambahkan bahwa Pusdatin akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan untuk memastikan implementasi PPID berjalan optimal. Penekanan khusus diberikan pada pentingnya uji akses informasi dan pengisian instrumen penilaian yang kredibel.

Dengan terlaksananya Monev ini, Bawaslu berharap semangat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik akan semakin meningkat demi mendukung Pemilu yang demokratis dan terpercaya.